Walaupun sedikit kecewa karena tidak bertemu komisi II sebanyak 68 orang petugas jaga lintasan kereta api (KA) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petugas Jaga Lintasan (Forka PJL) tetap mengadu pada Komisi 3.
Mereka menuntut kesejahteraan anggota PJL (Petugas jaga lintasan-red), seperti status PJL dan jaminan kesehatan serta perlindungan kerja.
Selain itu para honorer Dishub tersebut meminta kenaikan honor, pengadaan uang makan dan keterlambatan rapel pembayaran honor.
“Kami minta Dewan membantu kami dalam hal kesejahteraan,upah dan kejelasan status kami di Pemda Brebes,” jelas Ketua Forka PJL,Wahyudi.
Menurut Wahyudi, pekerjaannya tidak sebanding dengan honor yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.Sedangkan status pekerjaannya belum jelas.
Pegawai lintasan jaga kereta hanya di beri honor per-bulan sebanyak 900.000 rupiah. Mereka menuntut honornya naik menjadi 1.166.550 seperti yang diamanatkan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“Kita bekerja 8 jam sehari dan sudah berlangsung 5 tahun lebih, namun status dan upah belum jelas. Kami minta wakil rakyat untuk mencari solusi yang terbaik bagi kami,” aku Wahyudi.
Anggota komisi 3 DPRD Brebes Wamadiharjo mengatakan upah para petugas penjaga lintasan kereta belum tercover di APBD. Pihaknya akan berupaya mengajukan aspirasi penjaga lintasan itu ke Pemda Brebes.
“Kita mengupayakan semua aspirasi honorer untuk masuk dalam APBD.Sementara mengenai status mereka masih kita pelajari,” terangnya.
Selain itu, tambahnya, mengacu UU-RI nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 88 setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.untuk masalah status kita kordinasikan dengan Pemda serta mengundang PT KAI,” tandas Wamadiharjo politisi asal PKS ini.
